Pos Penjagaan Malaysia di Wilayah RI ?

Nunukan – DPRD Nunukan Kalimantan Utara meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait pembanguan pos penjaga kemananan oleh pemerintah Malaysia di Kayu Mati. Berdasarkan laporan beberapa warga, pos yang dibangun pertenganan November tersebut diduga melanggar batas wilayah negara.

 Salah satu warga Nunukan yang sering beraktivitas memasang bubu sejak sebelum tahun 1963, Imam Basran, memastikan patok perbatasan berada jauh dari pos kayu mati yang dibangun Pemerintah Malaysia. “Sekitar tahun 60an saya kerja kelong di situ. Patok itu masuk bagian dalam dari Kayu Mati. Mungkin bisa lebih dari 200 meter. Menurut informasi itu batas Inggris, tidak tahu apakah sama sama Belanda. Saya temukan sekitar tahun 60, saya di sini tahun 57. Saya berusaha tahun 65. Setelah konfrontasi tidak lagi. Waktu itu ndak ada (pos Penjagaan) setelah konfrontasi tidak bisa lagi karena Malaysia sudah membuat pos terapung,” ujar Imam Basran, Senin (26/01/2015).

 Atas laporan warga tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono, meminta pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia terhadap keberadaan pos keamanan di Kayu Mati. ”Dengan pembangunan pos Malaysia di dekat Pos Sekaca tentunya dari TNI harus tegas melihat posisi pos apakah masuk Indonesai? Masuk atau tidak masuknya patok, ini harus disikapi dengan jelas. Sehingga ke depan itu negara kita ini utuh. Sehingga hal-hal yang muncul kemudian hari bisa diselesaikan dari sekarang.

 Jangan sampai dibiarkan sampai berlarut sehingga merugikan negara sendiri,” ujar Niko. Niko pun meminta ketegasan Pemerintah terhadap permasalahan kerusakan patok yang belum jelas penanganannya. “Kayak di BSI, itu kan ada patok yang dirusak. Sampai sekarang itu penyelidikan tentang patok itu tidak selesai. Ini mau diapakan? Ini karena tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, karena masalah teritorial ini kan masalah pusat.

 Dalam waktu dekat kita juga mau meninjau terkait pembanguan pos itu. Untuk memastikan lebih jelas apakah masuk wilayah Indonesia atau tidak,” ujar dia. (Kompas.com).

Selanjutnya

Australia Enam Kali Langgar Batas Perairan Indonesia

Australia mengaku tidak sengaja karena salah perhitungan koordinat.

Kapal Angkatan Laut Australia (Ilustrasi)

Kamis, 20 Februari 2014 - Laporan internal Badan Bea Cukai dan Pertahanan Australia menunjukkan bahwa angkatan laut negara itu telah enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Mereka mengaku tidak sengaja melakukannya karena salah perhitungan koordinat perbatasan.

Diberitakan ABC News, Kamis 20 Februari 2014, sebenarnya masalah ini telah disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott Januari lalu. Tapi Abbott tidak menyebutkan berapa kali pelanggaran ini terjadi.

Dalam laporan internal tersebut dikatakan bahwa pelanggaran ini terjadi antara 1 Desember dan 20 Januari lalu. Laporan juga mencakup soal perencanaan dan perintah saat peristiwa itu terjadi.

"Kru sebenarnya ingin tetap berada di luar perairan Indonesia," tulis laporan itu.

"Setiap pelanggaran terjadi tidak sengaja dan akibat salah kalkulasi perbatasan Indonesia oleh kru AL Australia," lanjut laporan tersebut.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Angkatan Laut Australia saat itu ingin melakukan operasi pencegahan masuknya pencari suaka ilegal ke perairan mereka. Biasanya, operasi ini dilakukan di jarak aman yaitu 12 mil laut luar perbatasan Indonesia.

Pelanggaran tercatat pertama kali diketahui pada 15 Januari lalu saat laporan operasi tidak menunjukkan lokasi yang sesuai dengan perintah patroli. Pada laporan terdapat adanya 10 temuan dan lima rekomendasi.

Salah satu rekomendasinya adalah mendesak Kepala Angkatan Laut dan kepala Bea Cukai Australia untuk meninjau ulang setiap pelanggaran dan menghukum mereka yang terlibat pelanggaran tersebut. Direkomendasikan juga adanya peninjauan prosedur operasi dan diadakan pelatihan.

Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menyesalkan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan bahwa kepala AL Australia, Laksamana Ray Griggs telah menyampaikan hal ini pada Angkatan Laut Indonesia. Australia, kata dia, juga telah meminta maaf pada Indonesia.

"Diskusi telah dilakukan melalui perwakilan kami dan nota formal juga telah dikirimkan pada pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik. Kami juga menawarkan penjelasan verbal jika memang diminta," kata Morrison.

Morrison juga mendukung temuan bahwa peristiwa itu terjadi tidak disengaja. Namun alasan ini sepertinya akan ditolak oleh pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Kadispen AL Laksamana Pertama TNI Untung Suropati.

"Di jaman seperti ini, perangkat navigasi untuk mengetahui posisi kapal perang sangat modern. Sangat tidak berdasar jika mereka mengatakan itu tidak disengaja atau bentuk kelalaian," kata Untung kepada ABC pekan lalu.

Copyright : http://www.viva.co.id/

Selanjutnya